Putin Minta Akivitas Media Sosial Dipantau Jelang Pilpres

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Rusia Vladimir Putin meminta otoritas negaranya memantau aktivitas sejumlah perusahaan di media sosial selama pemilihan presiden tahun depan. Ia menilai, hal tersebut perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut dalam politik dalam negeri.

Dia tidak menyebutkan nama perusahaan atau mengatakan apakah dia khawatir dengan aktivitas perusahaan asing atau lokal. Namun, Rusia selama ini telah dituduh oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya ikut mencampuri pemilihan mereka.

"Kita perlu melihat secara cermat bagaimana beberapa perusahaan bekerja di internet, di media sosial, dan seberapa luas mereka terlibat dalam kehidupan politik domestik kita," kata Putin, dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin parlemen Rusia, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (26/12).

Putin menandatangani sebuah undang-undang bulan lalu yang mengizinkan pihak berwenang memasukkan media asing ke dalam daftar agen asing. Hal ini dilakukan menanggapi tekanan Amerika Serikat terhadap media Rusia.

Setelah dikelompokkan dalam agen asing, media atau perusahaan tersebut harus memberikan rincian, termasuk sumber pendanaan mereka kepada pihak berwenang.

"Ini harus dianalisis dengan cermat bagaimana operasi mereka dan akan beroperasi selama pemilihan presiden," katanya.

Kendati demikian, Ia menyebut, hal tersebut seharusnya tidak "mempersempit ruang" kebebasan di Internet.

Rusia telah menunjuk dua media yang didukung Amerika Serikat, yakni Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE / RL) dan Voice of America (VOA) sebagai 'agen asing'.

Jajak pendapat sejauh ini menunjukkan Putin, (65), masih mendominasi lanskap politik Rusia selama 17 tahun terakhir. Ia diperkriakan akan terpilih kembali dengan mulus pada Maret 2018.

Jika terpilih, Putin akan memimpin Rusia selama enam tahun ke depan hingga 2024, ketika dia berusia 72 tahun.

Sementara itu, pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny pada Senin (25/12), dilarang untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun depan. Hal ini menyusul keputusan Komisi Pemilihan Rusia, yang menyebut Navalny tidak memenuhi syarat untuk ambil bagian karena hukuman penjara yang ditangguhkan.

Sementara itu, Navalny menyebut, hukuman tersebut dibuat dengan tuduhan palsu. (agi/agi)

Let's block ads! (Why?)