Proses Repatriasi, Myanmar Tampung 30 Ribu Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Media setempat melaporkan Myanmar tengah membangun kamp sementara untuk menampung 30 ribu Muslim Rohingya yang akan direpatriasi setelah melarikan diri dari kekerasan di Rakhine. Sementara itu, pemerintah negara tersebut bertemu dengan perwakilan dari Bangladesh untuk berdiskusi soal implementasi kesepakatan repatriasi antara kedua negara.

Lebih dari 650 ribu Rohingya melintasi perbatasan ke Bangladesh menyusul operasi tentara Myanmar yang diklaim bertujuan membalas serangan kelompok bersenjata pada 25 Agustus 2017.

Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut operasi militer itu sebagai pembersihan etnis. Myanmar berulang kali menampik tudingan tersebut.

Sejumlah pejabat dari Myanmar dan Bangladesh bertemu pada Senin (15/1), membahas kesepakatan repatriasi yang ditandatangani pada 23 November lalu. Pertemuan di Naypyidaw itu adalah pertama kalinya kedua pihak membahas detail perjanjian tersebut.

Surat kabar pemerintah, Global New Light of Myanmar, melaporkan bahwa kamp yang terletak di Hla Po Khaung di utara Rakhine akan digunakan sebagai kamp transisi sementara untuk orang-orang yang "diterima secara sistematis" untuk direpatriasi.

"Hla Po Khaung yang memiliki luas 50 hektare itu akan mengakomodasi sekitar 30 ribu orang di 625 bangunan," kata surat kabar tersebut sebagaimana dikutip Reuters. Dilaporkan pula bahwa sekitar 100 gedung akan rampung dibangun pada akhir Januari.

Aung Tun Thet, kepala koordinator Union Enterprises for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development, mengatakan kepada Reuters bahwa kamp di Hla Po Khaung akan jadi "tempat transisi" untuk pengungsi Rohingya sebelum direpatriasi ke "tempat asalnya" atau permukiman terdekat dengan tempat asalnya.

Ilustrasi pengungsi Rohingya. (REUTERS/Adnan Abidi)

"Kami akan berupaya menerima semua orang yang kembali ke Myanmar," ujarnya. Dia mengatakan para pengungsi akan dikirim ke kamp penilaian di Taungpyoletwei atau Ngakhuya sebelum dipindahkan ke kamp Hla Po Khaung.

Soe Aung, sekretaris tetap Kementerian Sosial Myanmar, mengatakan para pengungsi yang hendak kembali ke kampung halamannya akan menghabiskan "setidaknya satu atau dua bulan" di Hla Po Khaung sebelum rumah barunya dibangun.

Walau demikian, masih belum jelas berapa pengungsi yang berhak diberikan kewarganegaraan Myanmar. Otoritas setempat telah menyatakan Muslim Rohingya bisa mengajukan permohonan kewarganegaraan jika mampu membuktikan leluhur mereka tinggal di Myanmar. Namun, kesepakatan terbaru--seperti yang pernah dicapai pada 1992--tidak menjamin hak kewarganegaraan.

Para pejabat Myanmar menyebut kesepakatan repatriasi 1992-1993 yang menyusul kekerasan sebelumnya akan menerima orang-orang yang bisa menunjukkan dokumen identitas yang diberikan pemerintah kepada para Rohingya di masa lalu.

Ilustrasi pengungsi Rohingya. (REUTERS/Adnan Abidi)

Negara mayoritas Buddha itu selama bertahun-tahun tidak mengakui kewarganegaraan, membatasi kebebasan bergerak dan akses kepada layanan pokok seperti kesehatan dan pendidikan. Mereka dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Para pejabat Bangladesh mengatakan masih belum jelas kapan para pengungsi itu bisa pulang, sementara kedua negara masih perlu mencari cara bagaimana memverifikasi identitas secara bersama-sama.

Badan-badan PBB dan organisasi pemerhati hak telah menyuarakan skeptisisme terhadap rencana pemulangan tersebut dan menuntut proses yang lebih transparan untuk memastikan keamanan Rohingya pulang secara suka rela.

(aal)

Let's block ads! (Why?)