RI Harapkan ASEAN Bisa Redam Konflik Lewat Badan Rekonsiliasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta ASEAN memperkuat kemampuan untuk meredam dan mencegah sengketa dan konflik bersenjata di kawasan lewat badan rekonsiliasinya, yakni ASEAN Insitute for Peace and Reconciliation (AIPR).

"Tantangan yang dihadapi ASEAN dalam proses pembangunan komunitas, seperti ekstremisme dengan kekerasan dan konflik internal bersenjata harus diatasi dan diantisipasi. Di sini lah AIPR diharapkan bisa memainkan peran strategisnya,” kata Retno seusai menyaksikan penandatangan Perjanjian Keketuaan AIPR di kantornya, Kamis (1/2).

AIPR dibentuk atas mandat kepala negara anggota ASEAN dalam KTT ke-21 di Phnom Penh, Kamboja, pada 2012 lalu. AIPR baru resmi beroperasi tahun ini setelah Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah dan menyediakan kantor kesekretariatannya di Jakarta.

Retno mengatakan penandatangan perjanjian hari ini merupakan puncak proses operasional Sekretariat AIPR untuk memulai tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu badan ASEAN, AIPR diharapkan dapat memberikan solusi sengketa atau konflik di kawasan. Institusi akan mengumpulkan pengalaman dan pelajaran terbaik penyelesaian konflik yang pernah dialami negara anggota dan menjadikannya instrumen atau cara mencegah hingga menyelesaikan konflik di kawasan.

Indonesia, tutur Retno, memandang AIPR sebagai salah satu institusi penting mendukung ASEAN menghadapi berbagai tantangan perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan. AIPR, menurut Retno, juga merupakan penggerak perdamaian dan penyelesaian konflik di kawasan.

Hal ini, kata Menlu RI, sejalan dengan sikap Indonesia yang terus berupaya memaksimalkan diplomasi perdamaian sekaligus perannya dalam membantu menyelesaikan konflik di kawasan. Seperti dalam proses perdamaian di Kamboja 1991 dan perdamaian di Mindanao Selatan, Filipina, 1993-1996 lalu.

“Indonesia mengajak seluruh Negara Anggota ASEAN untuk terus mendukung AIPR dalam melaksanakan mandat dan fungsinya karena AIPR milik semua negara anggota,” kata Retno.

Direktur Eksekutif AIPR, Rezlan Ishar Jenie, berharap lembaga yang baru ia pimpin selama tiga bulan ini bisa memberikan kontribusi positif dan signifikan menjaga stabilitas di kawasan.

Mantan Duta Besar RI untuk Perancis itu mengatakan AIPR akan memaksimalkan mandatnya untuk mencari solusi penyelesaian konflik melalui pengalaman terbaik di kawasan.

“Pertama kita akan lihat pengalaman yang sudah terjadi di kawasan. Selama ini kan pendekatan dialog sudah digunakan dalam beberapa konflik atau persoalan di kawasan dan juga melibatkan fasilitasi negara ASEAN lai. Nah ini AIPR ingin terus gali dan jadikan semacam pegaman untuk pencegahan dan penyelesaiaan konflik ke depannya,” kata Rezlan.

Rezlan menyatakan krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar bakal menjadi salah satu perhatian AIPR. Namun dia mengaku belum bisa menjelaskan secara konkret soal langkah apa yang akan diambil.

“[Isu Rakhine] tentu jadi perhatian dan kami nanti melihat berbagai tantangan yang ada. Saat ini kami belum bisa sebut secara konkret karena kami masih menyusun program kerja ke depan. Yang pasti AIPR berupaya membantu ASEAN mengumpulkan best practices proses rekonsiliasi di kawasan sebagai panduan menyelesaikan konflik di masa depan,” katanya.

(nat)

Let's block ads! (Why?)