Isu Pelanggaran HAM Korut yang Terlupakan

Jakarta, CNN Indonesia -- Catatan isu hak asasi manusia Pyongyang tak disinggung dalam pertemuan tingkat tinggi antara Korea Utara dan Korea Selatan pekan lalu. Kini, masalah itu pun tampaknya pudar dari agenda publik Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tengah bersiap menemui Kim Jong-un.

Sejumlah pegiat HAM dan para pembelot Korut khawatir Trump akan mengindari isu sensitif itu untuk memastikan Korea Utara mau melucuti senjata nuklirnya.

Beberapa bulan lalu, pelanggaran HAM menjadi fokus utama kritik Trump terhadap Korut, berikut upaya negara itu mengembangkan peluru kendali berhulu ledak nuklir. Trump menyebut Kim "jelas orang gila yang tak segan membunuh atau membuat warganya kelaparan."

Namun, baru-baru ini, Trump menyebut Kim "sangat terhormat" dan "terbuka."

Presiden Trump mesti mengangkat kekhawatiran terkait HAM dengan Kim Jong-un, tapi saya akan sangat terkejut jika dia melakukannya," kata Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch di Asia, dikutip Reuters pada Kamis (3/5).

"Dia tidak akan membiarkan isu HAM menghalangi kesepakatan, itu pasti."

Sejumalah mantan pejabat dan diplomat AS mengkritik Trump karena kerap menepikan isu hak asasi dari kebijakan luar negerinya, kecuali ketika pelanggaran dilakukan musuh Amerika seperti Kuba, Venezuela dan Korea Utara.

Gedung Putih belum merespons pertanyaan soal kemungkinan mengangkat isu HAM secara luas dalam pertemuan dengan Kim. Namun, kantor kepresidenan AS merujuk pada janji Trump kepada Perdana Menteri Shinzo Abe untuk mengangkat isu penculikan warga Jepang oleh Korut.

Kementerian Luar Negeri AS menyatakan masih "sangat prihatin dan khawatir" atas pelanggaran HAM dan "akan terus menekan pertanggunjawaban yang bersangkutan."

Bulan lalu, Kemlu AS menyebut China, Rusia, Iran dan Korea Utara sebagai pemerintahan "yang secara moral bersalah" melanggar HAM dari hari ke hari, sehingga menjadi "kekuatan instabilitas."

Saat berkunjung ke Pyongyang untuk menemui Kim bulan lalu, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang masih menjabat sebagai direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA) juga membahas nasib tiga warga Amerika yang ditahan oleh Korut.

Perwakilan Korea Utara di Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak merespons permintaan komentar terkait hal ini, tapi media pemerintah negara itu beberapa pekan terakhir ini memperingatkan bahwa isu HAM bisa menghambat perbaikan hubungan belakangan ini.

Andalkan Trump

Para penyelidik PBB sempat melaporkan kamp tahanan politik, kelaparan dan eksekusi di Korea Utara. Menurut mereka, pejabat keamanan Pyongyang, atau bahkan Kim sendiri, mesti dihadapkan pada peradilan internasional.

Antara 80 ribu hingga 120 ribu orang ditahan di empat kamp tahanan politik Korea Utara, kata PBB tahun lalu.

Kim sendiri diduga memerintahkan pembunuhan kakaknya, Kim Jong-nam, yang diserang dengan racun saraf di Malaysia pada Februari 2017. Dia juga dicurigai berada di balik eksekusi pamannya, Jang Song-thaek, pada 2013.

Namun, para pejabat Korea Selatan bukan hanya melewatkan isu pelanggaran HAM dalam KTT pekan lalu, mereka juga sepakat menghentikan siaran propaganda dan penyebaran selebaran di perbatasan. Keputusan itu mengecewakan sejumlah pembelot yang berharap negara asalnya bisa memperbaiki penjaminan hak warga.

Untuk beberapa dekade, kedua pihak saling melontarkan propaganda, di mana Korsel menyiarkan berbagai berita, lagu pop dan kritik.

"Saya mengandalkan Presiden Trump," kata Kim Seong-min, seorang pembelot yang mengelola Free North Korea Radio. Stasiun radionya disiarkan dari Seoul ke wilayah Korut.

"Tanpa meningkatkan taraf hidup warga Korut, apa gunanya mengadakan pertemuan itu? Pernyataan tersebut tidak berarti apa-apa jika tidak membantu warga Korea Utara."

(aal)

Let's block ads! (Why?)