Biksu Kamboja Terbagi Dua Kubu Terkait Pemilu

Jakarta, CNN Indonesia --

Salah satu biksu Buddha senior di Kamboja, Sao Chanthol, menyatakan akan memberikan suaranya untuk pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen sebagai petahana dalam pemilu Kamboja yang digelar pada Minggu besok (29/7).

Namun keinginannya tersebut bertolak belakang dengan aspirasi sekitar 60 ribu biksu lain, yang menyatakan tak akan memberikan suaranya karena merasa kecewa dengan pemerintahan saat ini.

Suara dari kelompok biksu memang sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan pemerintahan di Kamboja.

Para biksu diberi hak untuk memberi suara dalam setiap pemilihan seperti yang dinyatakan oleh PBB pada tahun 1993, setelah Kamboja dikuasai oleh Khmer Merah sepanjang 1975-1979.

Selama pemerintahan "berdarah" tersebut, setengah dari populasi Kamboja tewas, termasuk dari kelompok biksu.

Kuil-kuil Buddha bahkan sempat dijadikan penjara yang sarat penyiksaan.

Chanthol, biksu senior dari Kuil Wat Langka di Penh mengatakan sebaliknya, bahwa pemerintahan Hun Sen berhasil memberikan Kamboja dan umat Buddha kedamaian.

"Ia membebaskan negara ini dari bahaya dan genosida. Ia memberikan perubahan dan persatuan," kata Chanthol.

Dukungan Kuil Wat Langka terlihat dari dipajangnya foto Hun Sen dan sang istri, Bun Rany, di tengah aula kuil.

"Sepanjang hayat saya akan mendukung Partai Rakyat Kamboja (CCP)," lanjutnya.

Hun Sen memerintah Kamboja dengan kekuatan militer selama tiga dekade terakhir. Ia juga merangkul kelompok biksu, yang juga menjadi "incaran" partai-partai lain.

Tep Vong, ketua kelompok biksu Kamboja yang juga mendukung Hun Sen, sempat mengimbau seluruh rekannya agar tak terpengaruh oleh ajakan "gerakan rakyat".

Namun beberapa bulan sebelum pemilu, ia mengajak seluruh biksu memberikan suara.

"Hunsen dan CCP telah menekan seluruh lini agar memberikan suara," kata Deputi Asia Human Rights Watch, Phil Robertson.

Tapi sudah lama para petinggi kelompok Buddha diterpa isu korupsi sampai pemberian izin lahan ilegal. Kondisi ini membuat sejumlah biksu gamang dan memilih diam di rumah saat pemungutan suara berlangsung.

Pemilihan perdana menteri di Kamboja diikuti oleh sejumlah calon dari 20 partai. Tapi langkah partai oposisi seakan ditekel, terutama yang membawa isu-isu hak asasi manusia dan kebobrokan pemerintah secara vokal.

Seorang biksu yang tak ingin disebutkan namanya, mengatakan kalau kelompoknya mendapat tekanan dari "seorang biksu senior".

"Jika kami tak memberikan suara, kami dianggap pendukung partai oposisi," katanya yang juga mengatakan bahwa sebanyak 90 persen biksu di Kamboja sebenarnya menginginkan pemimpin baru.

"Namun saya tetap tak akan pergi ke tempat pemilihan suara," lanjutnya.

Chantol mengelak dikatakan telah mengimbau seluruh biksu di Kuil Wat Langka untuk memberikan suara.

Ia mengaku hanya memberikan panduan terkait peta politik di Kamboja.

"Saya hanya berkata kepada mereka bahwa CPP adalah partai yang baik," katanya.

"Saya berkata untuk sebaiknya mereka untuk memberikan suaranya saat pemilu nanti," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya pada Jumat (27/7), Mahkamah Agung Kamboja membubarkan oposisi setelah Hun Sen menuduh anggota partai CNRP berencana melawan pemerintah.

Kelompok hak asasi manusia, LSM dan media diberangus pada tahun lalu ketika Hun Sen berupaya membungkam kritik dan tantangan menjelang pemilu tahun ini.

Kubu oposisi yang sebagian anggota utamanya tinggal di luar negeri karena takut diajukan ke pengadilan, mendesak pendukung mereka untuk memboikot pemilu lewat kampanye "jari bersih", yaitu menolak jari mereka dimasukkan ke botol tinta pada hari pemilu nanti.

Komisi pemilu mengatakan imbauan itu merupakan "kejahatan" dan telah mendenda lima anggota kubu oposisi di Kamboja Utara setelah mereka dituduh ikut dalam kampanye anti-pemilu.

Dampak masalah ini, Amerika Serikat dan Uni Eropa menarik bantuan dan pengawasan setelah mempertanyakan kredibilitas pemilu Kamboja ini.

Namun China yang merupakan sekutu utama Kamboja turun tangan dengan memberi bantuan peralatan.

Kamboja telah melaksanakan enam kali pemilu, termasuk pemilu yang disponsori PBB pada 1993, setelah negara berpenduduk 15 juta ini keluar dari kemelut perang saudara.

Daya tarik utama Hun Sen adalah karena dirinya memimpin upaya perdamaian dan standar kemakmuran sejak awal 1990 an ketika Kamboja baru selesai keluar dari perang saudara dan cengkraman pemerintahan Khmer Merah.

Hun Sen menganggap dirinya sebagai penyelamat negara dari kekejaman rezim Khmer Merah, meski dia sebenarnya mantan anggota kelompok Moist garis keras.

Dalam pemilu kali ini 20 partai ikut berlaga, namun kebanyakan merupakan partai baru atau tidak jelas asalnya dan dikritik karena dianggap membantu legitimasi pemilu dengan keikutsertaan mereka.

(ard)

Let's block ads! (Why?)