Pemerintah Filipina Sebut Bom Basilan 'Kejahatan Perang'

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Filipina menyebut bom mobil yang menewaskan setidaknya 10 orang di Basilan, Mindanao, sebagai "kejahatan perang."

Juru bicara kepresidenan Filipina, Harry Roque, mengatakan bahwa insiden ini termasuk kategori kejahatan perang karena terjadi secara sembarangan di daerah konflik.

"Ini adalah kejahatan perang karena terjadi secara sembarangan. Faktanya, Basilan adalah daerah dengan konflik bersenjata," ujar Roque sebagaimana dikutip Inquirer.

Roque menyatakan bahwa berdasarkan Hukum Kemanusiaan Internasional (IHL), serangan di daerah konflik seharusnya terbatas pada target-target militer, sementara bom mobil di Basilan ini juga menelan korban warga sipil.
"Di bawah IHL, kalian harus membatasi serangan terhadap objek militer. Kalian harus membatasi pada target-target militer. Kalian harus menghindari individu yang dilindungi, termasuk warga sipil," ucap Roque.

Sebelumnya, Manila Buletin melaporkan bahwa sopir yang membawa mobil bermuatan bahan peledak itu berkebangsaan Indonesia.

Namun, Kementerian Luar Negeri RI belum dapat mengonfirmasi laporan tersebut.

Sopir mobil itu dilaporkan tewas bersama setidaknya sembilan orang lainnya dalam insiden tersebut, termasuk empat personel militer dan beberapa warga sipil.

Insiden ini terjadi sekitar pukul 05.45 waktu setempat, ketika militer sedang menghentikan mobil tersebut di salah satu pos keamanan di Basilan.

Hingga kini, aparat masih menyelidiki insiden ini dan belum mengonfirmasi dalang di balik serangan tersebut.

Basilan sendiri adalah basis Abu Sayyaf, kelompok yang kerap melakukan penculikan demi mendapatkan tebusan, tempat mantan "emir" ISIS untuk Asia Tenggara berlindung sebelum tewas tahun lalu.

Gubernur Basilan, Jim Saliman, mengaku belum menerima laporan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas ledakan ini, Abu Sayyaf atau bukan.

Pada akhir pekan lalu, Presiden Rodrigo Duterte bertandang ke daerah dekat Basilan dan menawarkan perundingan damai kepada beberapa faksi Abu Sayyaf.

Tawaran itu disampaikan dua hari setelah ia mengesahkan undang-undang yang mengizinkan minoritas Muslim di selatan Filipina membentuk daerah otonomi dengan kekuasaan politik dan ekonomi sendiri. (has)