Taiwan Gelar Unjuk Rasa Kepada China Soal Kemerdekaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Para pejuang kemerdekaan Taiwan akan melakukan unjuk rasa pada Sabtu (20/10). Ini akan menjadi aksi unjuk rasa besar-besaran kepada China untuk menuntut kemerdekaan negara itu.

Unjuk rasa ini diadakan oleh kelompok asli Taiwan yang didukung oleh dua mantan presiden pro-kemerdekaan Taiwan, Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian.

Unjuk rasa ini akan menyerukan untuk dilaksanakannya pemungutan suara umum untuk menyatakan secara resmi bahwa pulau itu merdeka dari Tiongkok.

Ini merupakan protes bersakala besar pertama yang berpotensi menginisiasi pemungutan suara untuk kemerdekaan secara langsung sejak Taiwan mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi lebih dari 20 tahun lalu.

Inisiator demonstrasi ini mengatakan bahwa mereka akan menarik 100 ribu orang dalam demo tersebut.

"Setiap orang Taiwan harus memilih masa depan Taiwan. Hal ini harus menjadi keputusan oleh 23,57 juta orang Taiwan, bukan oleh China atau Xi Jinping," kata Kuo Pei-horng, seorang aktivis kemerdekaan veteran.

China masih melihat Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya untuk disatukan kembali, meskipun kedua pihak diperintah secara terpisah sejak berakhirnya Perang Saudara China 1949.

Taiwan masih menganggap mereka sebagai negara berdaulat dengan mata uang, sistem politik, dan peradilannya sendiri. Tetapi, Taiwan tidak pernah menyatakan kemerdekaannya resmi.

Taiwan Gelar Unjuk Rasa Kepada China Soal Kemerdekaan

Ilustrasi unjuk rasa di Taiwan. Sejak menyatakan diri berpisah dari China 20 tahun lalu, Taiwan masih belum mendeklarasikan kemerdekaannya (Liau Chung-ren)

Beijing telah menyeluarkan peringatan bahwa pihaknya akan merespon dengan paksa, jika Taiwan mencoba untuk berpisah secara resmi.

Namun, Kuo, 63, mengatakan bahwa hal itu layak dipertaruhkan. Kuo sudah masuk ke dalam daftar hitam oleh pemerintah Kuomintang pada 1980an karena mempromosikan kemerdekaan Taiwan.

"Saya pikir jika (presiden China) Xi siap untuk menyerang Taiwan, pasukannya pasti sudah datang atau dia bisa mengemukakan berbagai alasan untuk melakukannya," kata dia kepada AFP.

Kepala New Power Party dan pembuat Undang-Undang, Huang Kuo-chang yang merupakan aktivis terkemuka dalam unjuk rasa gerakan Bunga Matahari anti-china pada 2014 lalu mengatakan bahwa tidak ada ambisi China untuk menyerang Taiwan.

Referendum

Pada November lalu, Taiwan telah menyulut kemarahan Beijing yang membuat referendum agar pulau itu tidak disebut Chinese Taipei di Olimpiade berikutnya dan olahraga internasional lainnya. Negara itu ingin agar disebut Taiwan dalam acara olahraga internasional itu.

China sangat sensitif terhadap penggunaan nama, emblem, dan bendera di pulau itu. Hal ini mereka lihat sebagai ekspresi kedaulatan Taiwan, dan di bawah tekanan Beijing, Taiwan harus bersaing secara internasional sebagai Chinese Taipei.

Meskipun, Partai Progresif Demokratik (DPP) secara tradisional sudah merdeka, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan bahwa dirinya ingin mempertahankan status quo dengan China.

Namun, hal itu tidak mencegah hubungan memburuk sejak dirinya menjabat pada 2016, karena ia menolak untuk mematuhi keputusan Beijing bahwa Taiwan adalah bagian dari "Satu China".

Beijing telah melakukan serangan untuk menghapus pulau itu dari panggung internasional, termasuk memblokirnya dari forum-forum global dan memburu sejumlah sekutu diplomatik resmi yang jumlahnya berkurang.

Pada saat yang sama, pendekatan yang digunakan Tsai dianggap telah mengasingkan beberapa pendukung DPP yang pro-kemerdekaan.

Menurut Jonathan Sullivan, seorang direktur program China di Universitas Nottingham mengatakan bahwa permintaan referendum Olimpiade dan kemerdekaan mencerminkan kekecewaan dalam strateginya

"Upaya-upaya ini merupakan simbol meningkatnya frustrasi karena melihat seorang pemimpin DPP yang berhati-hati dihukum oleh China, bahkan ketika dia berusaha untuk hati-hati dan konservatif dalam hubungan lintas selat," kata dia kepada AFP.

Pemungutan suara mengenai kemerdekaan akan membutuhkan amandemen terhadap Undang-Undang saat ini yang dianggap menghalangi referendum untuk mengubah wilayah kedaulatan.

Para analisis sepakat bahwa Tsai tidak akan mengizinkan amandemen semacam itu yang akan menjadi bendera merah ke Beijing.

Larangan DPP

DPP secara terbuka melarang para pejabat dan kandidatnya untuk menghadiri unjuk rasa pada Sabtu (20/10) mendatang.

Namun, para pengamat mengatakan bahwa para aktivis kemerdekaan merasakan adanya suatu urgensi dalam hal apapun, karena DPP memegang kepemimpinan dan mayoritas parlemen untuk pertama kalinya.

"Bagi aktivis sekarang adalah waktu emas untuk mendorong tujuan mereka," kata Chang Ya-chung, seorang analisis politik di Universitas Nasional Taiwan.

Beberapa pemilih setuju bahwa perlu ada upaya baru untuk mengukir tempat baru di dunia untuk Taiwan.

"Saya pikir kesadaran Taiwan akan meningkat dan ada konsensus untuk memperbaiki nama negara kami juga meningkat," kata Hung Pang-jen, seorang mahasiswa pascasarjana kepada AFP.

Namun, beberapa pemilih lainnya memilih sikap untuk lebih berhati-hati.

"Taiwan telah mengalami kerugian secara internasional dan jika Tsai mendorong kemerdekaan, kita akan semakin terpinggirkan dan terisolasi," kata Kuo Yu-hsuan, seorang mahasiswa. (cin/eks)

Let's block ads! (Why?)