Mahathir Cibir Suu Kyi Soal Rohingya di Sela ASEAN Summit

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad kembali menyindir pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi soal sikap bungkam atas diskriminasi dan persekusi terhadap etnis minoritas muslim Rohingya. Dia menganggap Suu Kyi keliru mendukung sikap pemerintah junta militer Myanmar yang terang-terangan bersikap kejam terhadap etnis Rohingya.

"Suu Kyi terlihat mencoba mempertahankan apa yang tidak bisa dibela. Mereka (militer Myanmar) sebenarnya menindas orang-orang ini bahkan berani membunuhnya, membantai," kata Mahathir, seperti dilansir The Star Online, Rabu (14/11).

Pernyataan Mahathir disampaikan di sela-sela pidatonya dalam pertemuan ASEAN Summit di Singapura. Bahkan dia sempat makan malam bersama dengan Suu Kyi dan sejumlah kepala negara anggota ASEAN lain.

Beberapa waktu lalu Mahathir menyatakan Malaysia enggan mendukung pemerintahan sipil Myanmar di bawah kepemimpinan Suu Kyi, karena rezim itu bungkam di tengah krisis Rohingya.

"Dirinya (Suu Kyi) tidak ingin mengatakan apapun terhadap tindakan militer Myanmar terhadap Rohingya. Jadi, kami menegaskan bahwa kami tidak akan mendukungnya lagi," kata Mahathir.

Mahathir mengatakan ketika Suu Kyi masih menjadi tahanan rumah di bawah pemerintahan militer, Malaysia berkampanye untuk membebaskan peraih Nobel Perdamaian tersebut. Namun kini, ketika kubu Suu Kyi berkuasa dan Mahathir menuliskan surat bernada protes terhadap kekerasan militer terhadap Rohingya, Suu Kyi tak membalas.

"Kami mengeluh kepada dunia mengenai perlakuannya terhadap Rohingya. Bahkan, kami sendiri telah menerima banyak orang Rohingya di negara kami," katanya.

Karena sikap Suu Kyi soal Rohingya, lembaga pemantau hak asasi manusia Amnesti Internasional mencabut gelar Duta Hati Nurani yang diberikan kepadanya. Gelar itu diambil kembali karena Suu Kyi dianggap telah membiarkan terjadinya pembunuhan massal yang dilakukan rezim militer Myanmar terhadap etnis muslim Rohingya.

Organisasi hak asasi manusia (HAM) yang berbasis di London itu menegaskan gelar atas penghargaan HAM tertinggi tersebut diberikan pada tahun 2009 saat Suu Kyi masih menjadi tahanan rumah rezim militer di negaranya.

Amnesti Internasional mengaku telah mengirimkan surat kepada Suu Kyi, Minggu (11/11) pekan lalu. Namun, Suu Kyi tak juga merespons hal itu kepada publik.

Kendati demikian, panitia Nobel Perdamaian Norwegia memastikan penghargaan yang pernah diberikan kepada Suu Kyi tidak akan dicabut, meski tim pencari fakta independen Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut militer negeri itu melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya. (ayp)

Let's block ads! (Why?)