Menlu AS Batal Bertemu Orang Nomor Dua Korut

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertemuan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo dan Wakil Pemimpin Komite Pusat Partai Buruh Korea Utara, Kim Yong-chol di New York pada akhir pekan ini kemungkinan batal.

Kim Yong-chol merupakan orang nomor dua paling berkuasa di Korut setelah Pemimpin Tertinggi Kim Jong-un. Dia merupakan tanngan kanan Kim Jong-un yang pernah menjabat sebagai mantan jenderal dan mantan pemimpin intelijen Korut.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kedua belah pihak akan mengatur ulang waktu pertemuan keduanya.

Melalui pernyataan, Kemlu AS tak menjelaskan alasan penundaan pertemuan tersebut, namun menuturkan dialog antara Pompeo-Kim Yong-chol tetap berjalan, meski tak menjelaskan secara lebih detail.

"Amerika Serikat tetap fokus pada pemenuhan komitmen yang disepakati Presiden Trump dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong-un dalam KTT di Singapura pada Juni lalu," bunyi pernyataan Kemlu AS seperti dikutip Reuters, Rabu (7/11).

Pertemuan antara Pompeo dan Kim Yong-chol terjadi di tengah pasang surut relasi AS-Korut terkait progres pertemuan Trump dan Kim Jong-un pada Juni lalu.

Pertemuan Pompeo dan Kim Yong-chol digelar dengan harapan bisa semakin memperjelas kemajuan proses denuklirisasi di Semenanjung Korea yang disepakati Trump dan Kim Jong-un saat keduanya bertemu.

Agenda utama pertemuan Pompeo dan Kim Yong-chol adalah untuk membahas pembicaraan yang disepakati Trump dan Kim Jong-un dalam pernyataan bersama mereka beberapa waktu lalu.

Salah satu dari empat pilar itu adalah terkait progres pelucutan senjata nuklir Korut secara menyeluruh dan dapat diverifikasi.

Selain itu, Pompeo juga berencana membahas persiapan pertemuan kedua Trump dan Kim Jong-un ketika bertemu Kim Yong-chol nanti.

Korut belum mengeluarkan tanggapan terkait pembatalan pertemuan ini. Namun, tetanggnya di selatan yakni Korea Selatan menyayangkan hal tersebut.

Seorang pejabat senior Kemlu Korsel meski pertemuan akan diatur ulang, penundaan tatap muka Pompeo dan Kim Yong-chol disesalkan.

"Meski begitu tidak perlu memikirkan terlalu jauh terkait penundaan ini," ucap pejabat yang enggan disebutkan identitasnya itu kepada kantor berita Yonhap.

"Saya pikir kita harus melihat ini sebagai bagian dari proses mencapai denuklirisasi sepenuhnya dan juga proses membentuk rezim perdamaian." (rds/ayp)

Let's block ads! (Why?)