Perdana Menteri Mali Undurkan Diri usai Mosi Tidak Percaya

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Mali beserta kabinetnya menyatakan mengundurkan diri pada Kamis (18/4) menyusul kritik atas penanganan terhadap meningkatnya kekerasan di pusat negara dan pembantaian yang menewaskan 160 orang, pada Maret lalu.

Kantor Presiden Ibrahim Boubacar Keita menyatakan mereka telah menerima pengunduran diri Soumeylou Boubeye Maiga, bersama para menterinya, sebagai akibat dari protes massal yang terjadi bulan lalu setelah gelombang kekerasan meningkat.

Seorang anggota parlemen dari partai yang berkuasa dan partai oposisi disebut AFP mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintah pada Rabu (17/4). Mereka menyalahkan Maiga dan pemerintahannya yang gagal mengatasi kerusuhan.

"Kami akan segera mengumumkan nama perdana menteri baru dan pemerintah baru akan diberlakukan setelah berkonsultasi dengan pihak berkuasa dan oposisi," kata perwakilan kantor Keita.

Pada Selasa (16/4), dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi, Presiden menyatakan ia telah 'mendengar kemarahan', namun tidak secara eksplisit menyebut nama perdana menteri.

Belakangan ini, publik semakin menekan keras pemerintah setelah wilayah Mopti bergolak, disusul pembantaian pada 23 Maret di Desa Ogossagou di dekat perbatasan Burkina Faso yang mencatat 160 orang tewas.

Anggota kelompok etnis Dogon, komunitas berburu dan bertani yang memiliki sejarah panjang dengan orang-orang Fulani atas perebutan lahan, dituduh berada di belakang kengerian ini.

Pada awal April, puluhan ribu orang turun ke jalan di Bamako. Mereka meneriakkan protes atas kekerasan di depan mata, menuduh pemerintah tak berbuat banyak apa-apa untuk menghentikannya. Protes itu diikuti oleh para pemimpin agama Muslim, organisasi yang mewakili komunitas penggembala Fulani, partai oposisi dan masyarakat sipil.

Sejak awal 2012, Mali telah berjuang untuk memulihkan stabilitas sejak ekstrimis Islam yang terhubung dengan Al-Qaeda mengambil kendali di gurun pasir di utara negara itu.

Sebagian besar para jihadis berhasil diusir keluar saat operasi militer yang dipimpin Prancis pada Januari 2013, meski daerah-daerah besar masih dalam ancaman pelanggaran hukum. Namun pada 2015, sebuah perjanjian damai disepakati mengikat beberapa kelompok bersenjata yang berusaha menyingkirkan Islam secara definitif.

Akibatnya, gerilyawan telah bergeser dari utara ke pusat negara yang lebih padat penduduknya. Hal ini membuat persaingan yang telah ada turun-temurun dan masalah konflik etnis semakin tajam.

Disebutkan, serangan-serangan jihadis telah menyebar sampai ke Burkisa Faso, Chad dan Niger, memaksa puluhan ribu orang mengungsi dari kediaman mereka.

[Gambas:Video CNN] (rea)

Let's block ads! (Why?)