Mahathir Sindir Pangeran Johor Soal Tanah Proyek Kereta China

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyebut Putra Mahkota Kesultanan Johor, Pangeran Tunku Ismail Sultan Ibrahim atau kerap disapa Tunku Mahkota Johor (TMJ), "anak kecil" dan "bodoh" pada Senin (6/5).

Pernyataan itu diutarakan Mahathir menyusul perselisihan antara dia, pemimpin Kesultanan Johor yakni Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, dan TMJ dalam beberapa waktu terakhir terkait status tanah proyek kereta cepat.

Mahathir dan Sultan Ibrahim berdebat terkait siapakah di antara pemerintah federal atau keluarga kerajaan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam mengelola pemerintahan negara bagian.

Kedua belah pihak juga berseteru terkait siapa yang lebih berwenang menunjuk pejabat tinggi di negara bagian itu.

Berbicara dengan media di Putrajaya, Mahathir mengatakan Tunku Ismail harus berhenti mengomentari hal-hal di luar pengetahuannya.

"Saya tidak ingin mengomentari sultan karena jika saya melakukannya itu sesuatu yang tidak baik. Itu tidak baik karena dia adalah seorang sultan," kata Mahathir seperti dikutip Malaysiakini.

"Tetapi TMJ (Tunku Ismail) adalah anak kecil. Dia orang yang bodoh karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi tidak usah bicara ketika Anda tidak tahu apa-apa, jangan bicara," lanjut lelaki berusia 93 tahun itu.

Pernyataan itu muncul ketika Mahathir diminta mengomentari pernyataan Tunku Ismail pada akhir pekan lalu yang menganggap perbuatan baik sang ayah tidak pernah disorot oleh pemerintah, termasuk pemberian tanah cuma-cuma yang kerap dilakukan Sultan Ibrahim.

Komentar Tunku Ismail muncul merespons kabar mengejutkan yang memaparkan sebidang tanah pemerintah yang semula disisihkan untuk pembangunan jalur kereta cepat Johor Baru-Singapura (RTS), diam-diam dialihkan kepemilikannya atas nama Sultan Ibrahim.

Sementara itu, Sultan Ibrahim telah membantah tuduhan tersebut dan mengaku tidak mengetahui perpindahan kepemilikan tersebut. Ia mengatakan siap mengembalikan kembali tanah tersebut kepada pemerintah tanpa biaya jika RTS segera dilaksanakan.

Dikutip The Strait Times, perdebatan antara Mahathir dan keluarga kesultanan Johor juga berlangsung di saat ketegangan antara koalisi pemerintah, Pakatan Harapan (PH) dan partai-partai utama bangsa Melayu seperti UMNO dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS) meningkat.

UMNO dan PAS menuduh PH melemahkan hak-hak bangsa melayu asli dan umat Muslim di Negeri Jiran sejak memenangkan pemilihan umum setahun lalu.

Kedua partai itu juga menuding koalisi pemerintahan Mahathir mengikis kewenangan sembilan kesultanan dan institusi kerajaan Melayu.

Cekcok Mahathir dan Kesultanan Johor juga mengarah ke inti perseteruan antara PH dan partai oposisi pemerintah dalam meraup dukungan mayoritas bangsa Melayu yang saat ini berjumlah 60 persen dari total 32 juta penduduk Malaysia.

PH memenangkan sekitar 30 persen suara bangsa Melayu dan 95 persen suara dari kaum non-Melayu dalam pemilihan umum 5 Mei lalu.

Lembaga survei menilai popularitas PH di kalangan bangsa Melayu asli telah melemah lantaran kekhawatiran terkait pelemahan hak-hak mereka.

Selain itu kegagalan PH menyelesaikan masalah perekonomian dan pemenuhan janji kampanye turut mendorong pelemahan popularitas koalisi berkuasa itu di kalangan bangsa Melayu. (rds/ayp)

Let's block ads! (Why?)