Inggris Sebut Uni Eropa Mau Renegosiasi Brexit dengan PM Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt, menyebut Uni Eropa bersedia menegosiasikan kembali proses negaranya keluar dari blok tersebut atau Brexit dengan perdana menteri baru.

Pernyataan itu diutarakan Hunt setelah berbicara dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, di sela perayaan D-Day.

"Dia (Merkel) mengatakan Uni Eropa tentu bersedia untuk melihat solusi-solusi yang kami punya bersama dengan perdana menteri Inggris baru," kata Hunt kepada Sky News seperti dilansir AFP, Minggu (9/5).

"Saya benar-benar yakin jika Inggris bisa mengambil pendekatan yang tepat soal ini (Brexit), Uni Eropa akan bersedia untuk bernegosiasi terkait paket."

Hunt merupakan salah satu kandidat kuat pengganti Theresa May sebagai perdana menteri yang resmi mundur pada 7 Juni lalu.

Dia mengklaim Merkel mengisyaratkan bahwa pemimpin Uni Eropa sudah cukup terbuka untuk mendiskusikan solusi Brexit.

"Dia (Merkel) berkata kepada saya, 'Jerman tidak memiliki perbatasan dengan Irlandia, tapi Inggris punya. Jadi Anda (Inggris) perlu menemukan solusinya,'" kata Hunt mengutip pernyataan Merkel kepadanya.

"Jadi ini akan menjadi solusi yang didasarkan beberapa teknologi-apa yang warga Jerman sebut sebagai perbatasan cerdas. Saya pikir itu bisa dilakukan."

Meski begitu, Hunt tidak menyebutkan secara spesifik pernyataannya Merkel itu merujuk pada negosiasi terkait prosedur Brexit yang mengikat secara hukum dan tidak dapat dibatalkan atau kesepakatan Brexit terkait hubungan Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Seorang juru bicara pemerintah Jerman juga menolak untuk mengonfirmasi pernyataan Hunt soal percakapannya dengan Merkel tersebut.

Ia menuturkan "tidak mengomentari isi percakapan rahasia dengan kanselir."

Meski begitu, dia menekankan bahwa Jerman "sekali lagi menegaskan perjanjian keluar masih berlaku dan tidak akan diubah. Kita tentunya bisa berbicara tentang hubungan di masa depan."

Selama ini, pengaturan relasi Inggris dan Uni Eropa di masa depan-termasuk pengaturan perbatasan dan bea cukai antara Inggris dan Irlandia-memang menjadi ganjalan negosiasi Brexit hingga memicu pengunduran diri May.

May berulang kali mengalami krisis kepemimpinan hingga mosi tidak percaya karena kabinetnya dan perlemen terus berselisih terkait proses perundingan Brexit.

Di satu sisi, pemerintah ingin Inggris tetap memiliki hubungan dagang dengan Uni Eropa ketika resmi keluar, sementara pihak oposisi mendesak agar negara mereka benar-benar memutus hubungan dengan blok tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Akibat silih pendapat yang tak kunjung usai, Uni Eropa memperpanjang tenggat waktu bagi Inggris untuk keluar dari keanggotaan sebanyak tiga kali.

Jika mengacu pada konstitusi, Inggris seharusnya rampung menyelesaikan proses Brexit sejak 29 Maret lalu.

Namun, setelah dua kali mundur, Uni Eropa memberikan Inggris lagi tenggat waktu untuk menyelesaikan Brexit hingga 31 Oktober mendatang. (rds/has)

Let's block ads! (Why?)