Skenario Brexit yang Akan Dihadapi Pengganti Theresa May

Jakarta, CNN Indonesia -- Theresa May akan secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai pemimpin Partai Konservatif pada Jumat (7/6), yang secara efektif juga mengosongkan posisi Perdana Menteri Inggris. Hal ini membuat proses Brexit yang sudah berlangsung dua tahun belum mendapatkan titik terang.

May sempat tiga kali mengajukan proposal poin-poin perjanjian Brexit, tapi tiga kali ditolak oleh parlemen.

Penyelesaian Brexit ini kini akan jatuh ke tangan pengganti May di kursi Perdana Menteri.

Ada beberapa skenario yang bisa dilewati oleh calon PM Inggris yang baru terkait proses tersebut:

Menyepakati Perjanjian Brexit

Poin-poin kesepakatan yang diajukan May pada Uni Eropa dinilai oleh beberapa pihak, terutama para pendukung Brexit, terlalu mengakomodir kepentingan Uni Eropa.

Semula pemerintah Inggris berencana untuk menggolkan perjanjian yang diajukan May tersebut sebelum 20 Juli atau ketika anggota parlemen memasuki masa reses.

Untuk memuluskan langkah ini, pemerintah Inggris menjanjikan parlemen bisa memilih apakah akan menggelar referendum kedua atau tidak.

Skenario Brexit yang Akan Dihadapi Pengganti Theresa May

Ilustrasi parlemen Inggris. (©UK Parliament/Mark Duffy/Handout via Reuters)

Parlemen pun semula dijadwalkan menggelar pemungutan suara selanjutnya pada pekan pertama Juni, tapi kemudian keputusan ini dibatalkan.

PM Inggris yang baru diperkirakan akan bernegosiasi ulang dengan UE.

Menunda Brexit untuk Kali Kedua

Pemimpin Uni Eropa memang telah memutuskan tenggat waktu untuk Brexit pada 31 Oktober 2019, tapi mereka mengindikasikan akan menerima tawaran penundaan jika pemerintah Inggris mengajukannya. Jika terjadi, maka ini adalah kali ketiga Brexit ditunda.

Semula Brexit dijadwalkan berlangsung pada 29 Maret setelah Inggris menyiapkan diri selama nyaris dua setengah tahun.

Para pemimpin negara Eropa baru akan bertemu kembali untuk membicarakan Brexit di Brussels pada 20-21 Juni.

Keluar dari UE Tanpa Kesepakatan

Jika UE tidak mengabulkan penundaan, maka Inggris harus meninggalkan UE pada 31 Oktober tanpa menyepakati perjanjian apapun.

Ini adalah skenario yang diinginkan oleh Partai Brexit pimpinan Nigel Farage serta oleh para konservatif garis keras.

Partai Brexit pimpinan Nigel Farage ingin skenario keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan. (Reuters/Vincent Kessler)

Namun Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond menentang hal ini dan telah mewanti-wanti Inggris akan terkena efeknya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Para ekonom mengatakan keluar dari UE tanpa kesepakatan apapun akan mengakibatkan kekacauan secara ekonomi, baik untuk Inggris maupun Uni Eropa, menyebabkan penyumbatan di beberapa titik perbatasan dan membuat biaya berbisnis semakin mahal.

Menghentikan Brexit

Inggris memiliki hak mutlak untuk menghentikan Brexit kapanpun juga dengan merujuk Pasal 50 -- prosedur formal bagi anggota UE yang ingin hengkang.

Namun, tiga tahun setelah referendum untuk meninggalkan Uni Eropa, menyetop Brexit dilihat sebagai kemustahilan secara politis.

Satu-satunya pengecualian adalah jika Inggris menggelar referendum kedua dan masyarakat Inggris memilih untuk tetap bersama UE -- skenario yang diinginkan oleh mereka yang menolak Brexit saat referendum pertama.

Namun para konservatif menentang referendum kedua dan Partai Buruh sebagai oposisi pun tidak pernah dengan gamblang menyatakan sikap mereka soal ini karena tidak ingin menjauhkan iri dari para pemilih Brexit. (vws)

Let's block ads! (Why?)