PM Pakistan Sempat Kontak Jokowi Bahas Konflik Kashmir

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, dilaporkan sempat menelepon langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir pekan lalu terkait persoalan Kashmir. Dia menyampaikan kepada Jokowi soal keputusan India yang mengisolasi dan mencabut status otonomi kawasan Jammu dan Kashmir, yang dikhawatirkan akan membuat konflik semakin runcing.

Menurut keterangan yang disiarkan oleh Biro Media Kantor PM Pakistan, Khan menyatakan kawasan Jammu dan Kashmir yang dikuasai India saat ini ditutup total dengan alasan menangkal serangan kelompok pemberontak. Menurut Khan hal itu sangat mengkhawatirkan lantaran bisa membuat aksi aparat India di kawasan itu sulit diketahui dan operasi keamanan yang dilakukan berpotensi menelan korban jiwa dari kalangan warga sipil.

Seperti dilansir The News, Kamis (15/8), Khan meminta Indonesia, yang juga negara sahabat India, supaya bertindak agar konflik di kawasan Jammu dan Kashmir tidak semakin tajam.

Apalagi PM India, Narendra Modi, juga memutuskan mencabut status daerah istimewa dari Jammu dan Kashmir.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia nampaknya tetap memilih bersikap netral terhadap konflik di kawasan Kashmir yang melibatkan India dan Pakistan. Pakistan sempat membujuk Indonesia untuk membantu menekan India di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena mencabut status keistimewaan Kashmir.

"Baik terhadap India maupun Pakistan, Indonesia terus mendorong agar keduanya dapat mendahulukan penyelesaian masalah melalui dialog bilateral," tulis Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, kemarin.

"Indonesia juga terus mengimbau agar kedua negara dapat menahan diri," kata Faizasyah.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, mengatakan dia berencana mendekati Indonesia dan Polandia yang kini menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk mendukung Islamabad membawa isu Kashmir ke dewan tersebut.

Selain Indonesia dan Polandia, Qureshi menuturkan Pakistan juga membutuhkan bantuan China sebagai anggota tetap DK PBB terkait hal ini.

Status istimewa yang telah diterapkan selama tujuh dekade itu memberikan kewenangan pemerintah otonomi Kashmir untuk membuat aturan hukum secara mandiri. Namun, Perdana Menteri Narendra Modi memutuskan mencabut status itu setelah bentrok kembali pecah di perbatasan India-Pakistan di Kashmir, hingga menewaskan empat aparat India dan tiga militan pada akhir Juli lalu.

India bahkan menetapkan jam malam dan membatasi pergerakan warga di Kashmir. Akses internet dan telepon juga dibatasi di wilayah itu.

Pakistan mengecam pencabutan status otonomi Kashmir tersebut. Islamabad bahkan mengancam akan mengusir duta besar India di Pakistan dan menarik perwakilan tertingginya di New Delhi terkait hal ini.

Hubungan India dan Pakistan selalu terganjal konflik di Kashmir. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah untuk India dan Pakistan. Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir.

India dan Pakistan tercatat telah berperang sebanyak dua kali memperebutkan wilayah Kashmir, yakni pada Perang India-Pakistan pada 1947 dan pada 1999 dalam Perang Kargil. Masing-masing juga menyimpan lebih dari seratus hulu ledak nuklir.

Karena pertikaian itu, India memutuskan menempatkan sekitar 500 ribu pasukan di wilayah Kashmir. (ayp/ayp)

Let's block ads! (Why?)