Tim PBB Bujuk Pemerintah RI Bantu Akses ke Rakhine

Tim Pencari Fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pelanggaran HAM di Myanmar meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk mendapatkan akses masuk ke Rakhine, Myanmar.

Hal itu dilakukan karena sejauh ini hanya Indonesia yang bisa masuk dan melobi pemerintah Myanmar untuk mengatasi krisis etnis minoritas Rohingya.

Ketua tim pencari fakta PBB, Marzuki Darusman mengatakan akses ke Myanmar adalah hal penting bagi pihaknya untuk bisa memulai pencarian bukti dan memverifikasi dugaan pelanggaran yang terjadi di negara itu.

â€¨"Kami mungkin akan berkonsultasi dengan pemerintah RI dan mendiskusikan bagaimana caranya agar pemerintah bisa fasilitasi kami untuk bisa masuk ke Myanmar," kata Marzuki dalam diskusi umum bertemakan Kebijakan Politik dan Bantuan Kemanusiaan Bagi Rohingya di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (8/9).

â€¨Marzuki mengatakan peran Indonesia dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine sangat penting. Sebab, sejauh ini Indonesia yang dianggap menjadi negara paling vokal dalam merespons bentrokan komunal yang terjadi di negara itu.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bahkan telah secara langsung menemui otoritas Myanmar dan Bangladesh awal pekan ini terkait etnis Rohingya.

Etnis Rohingya disebutkan mendapat persekusi di Rakhine, sehingga banyak dari mereka yang mengungsi ke perbatasan Bangladesh.

Sejak dua pekan lalu, jumlah warga Rohingya yang eksodus ke perbatasan Bangladesh-Myanmar meningkat drastis.

Seperti dikutip dari Reuters, per 9 September 2017, jumlah pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh telah mencapai sekitar 270 ribu jiwa. Berdasarkan perhitungan badan pengungsi PBB (UNHCR) jumlah itu meningkat dari 165 ribu pada Kamis (7/9).

"Posisi Indonesia sangat penting dalam penyelesaian krisis kemanusiaan ini," kata Marzuki.

Lebih lanjut, Marzuki mengatakan akses masuk ke Rakhine menjadi sangat penting bagi timnya agar bisa memastikan situasi di Rakhine dan sejumlah wilayah lainnya.

Dengan begitu, tuturnya, tim pencari fakta PBB bisa segera memberikan rekomendasi kepasa Dewan HAM PBB dan bahkan solusi bagi pemerintah Myanmar mengenai penyelesaian krisis kemanusiaan di negara itu.

â€¨"Menurut saya, krisis ini tidak akan selesai dalam waktu dekat. Maka dari itu, harus ada ketahanan dan kesinambungan dan motivasi dari semua pihak khususnya pemerintah Myanmar mengenai penyelesaiannya," ujar Marzuki menambahkan </span> (kid)

Let's block ads! (Why?)