Bukan Kudeta, Militer Bersihkan Zimbabwe dari Koruptor

Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar RI di Harare, Stephanus Yuwono, mengatakan Kementerian Luar Negeri Zimbabwe membantah bahwa krisis politik yang terjadi di negara itu dalam beberapa hari terakhir adalah sebuah kudeta militer terhadap pemerintah. Presiden Robert Mugabe dikabarkan menjadi tahanan rumah setelah militer menguasai Ibu Kota Harare, Rabu (15/11).

Stephanus mengatakan pemerintah Zimbabwe menjelaskan bahwa intervensi militer yang dikabarkan sempat menguasai gedung pemerintahan dan menahan Menteri Keuangan Ignatius Chombo itu adalah sebuah aksi pemberantasan korupsi.

[Gambas:Video CNN]

"Beberapa hari lalu Kemlu Zimbabwe telah memberikan penjelasan kepada kedutaan asing berisikan bahwa apa yang dilakukan militer bukan kudeta, tapi pembersihan anasir-anasir di sekeliling Presiden Robert Mugabe yang melakukan tindakan korup," papar Stephanus kepada CNNIndonesia.com pada Jumat (17/11).

Kericuhan bermula saat militer mengerahkan pasukan termasuk tank-tanknya ke ibu kota dan memblokade jalan-jalan menuju gedung parlemen, pemerintahan, dan pengadilan.

Meski semula membantah melakukan kudeta, militer Zimbabwe dilaporkan telah mengambil alih pemerintahan dan menahan Mugabe beserta keluarga di rumahnya pada Rabu (15/11).

Langkah militer dilakukan sebagai upaya menggulingkan rezim Mugabe yang telah berkuasa sejak 1987 lalu. Dugaan upaya kudeta ini pun dipicu akibat pemecatan Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa oleh Mugabe beberapa waktu lalu.

Sejumlah pengamat mengatakan, wakil presiden Zimbabwe dipecat karena dijagokan menggantikan Mugabe yang kini sudah berusia 93 tahun, tapi bertekad berkuasa seumur hidup.

Setelah Mnangagwa dipecat, nama istri Mugabe, Grace, pun langsung disebut-sebut sebagai tokoh yang layak mengisi posisi wakil suaminya tersebut.

Namun, setelah bertemu dengan para jenderal militer, kemarin, Mugabe berkeras menolak mundur dari jabatannya.

Lebih lanjut, meski tengah dirundung krisis politik, Stephanus mengatakan situasi keseluruhan di Harere terbilang normal, di mana kericuhan hanya berpusat di Harere.

“Pertikaian terjadi antara fraksi dalam partai berkuasa (ZANU PF) yakni antara faksi Wapres Emmerson dan faksi Ibu Negara. Tentara langsung turun tangan menyelesaikan pertikaian itu yang jika dibiarkan akan menjadikan Zimbabwe semakin terpuruk,” kata Stephanus.

"Militer menjamin bahwa kehidupan berjalan dgn normal, juga organ2 pemerintahan," ucapnya menambahkan.

Stephanus mengatakan sejauh ini pun tidak ada laporan mengenai WNI yang terdampak krisis di Zimbabwe. Dia menuturkan KBRI terus berkoordinasi dengan Kemlu RI di Jakarta untuk memberi perkembangan mengenai keadaan WNI di sana.

Berdasarkan data KBRI Harere, ada sekitar 51 WNI yang menetap di Zimbabwe. Terdiri atas 45 staf kedutaan dan enam rohaniawan Katolik yang bekerja di sejumlah wilayah di negara itu.

"Kami terus berkoordinasi dengan Jakarta untuk berikan gambaran dan melaporkan keadaan WNI di sini," ujar Dubes RI.

[Gambas:Video CNN]

Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe dikabarkan menolak untuk mundur, setelah sebelumnya sejumlah media lokal menyebutnya telah bersedia meletakkan jabatan. Kantor berita AFP mengutip sebuah sumber menyatakan Mugabe tampak ingin mengulur waktu saat bertemu dengan para jenderal. "Mereka bertemu hari ini. Dia menolak mundur. Tampaknya dia ingin mengulur waktu," kata sumber itu seperti dilansir AFP.

Akun Twitter, yang sebelumnya menyatakan Mugabe bersedia mundur, telah dinonaktifkan. Sejak Kamis (16/11) malam, laman akun @presmnangagwa yang diklaim mewakili Mnangagwa bertuliskan "account suspended" atau "akun telah dihentikan". Presiden Robert Mugabe dilaporkan berhasil menegosiasikan agar istrinya, Grace keluar dari Zimbabwe. (nat)

Let's block ads! (Why?)