Myanmar-Bangladesh Sepakati Pemulangan Rohingya

Dias Saraswati & Riva Dessthania Suastha , CNN Indonesia | Kamis, 23/11/2017 20:22 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mencapai kesepakatan untuk menerima pengungsi Rohingya dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri BangladeshAbul Hassan Mahmood di Nay Pyi Daw, Kamis (23/11).

"Kami siap menerima kembali para pengungsi secepatnya setelah Bangladesh mengirimkan daftar identitas para pengungsi kepada kami," kata Menteri Tenaga Kerja, Imigrasi dan Kependudukan Myanmar Myint Kyaing, seperti dilaporkan Reuters, Kamis (23/11).

Sebelumnya, Myanmar juga mengatakan bahwa pemulangan tersebut berlaku bagi seluruh pengungsi Rohingya yang telah memenuhi verifikasi data dan dokumen. Naypyidaw menyatakan akan menjamin keamanan repatriasi bagi para pengungsi yang memenuhi syarat verifikasi.

Pemulangan akan dimulai dalam dua bulan mendatang. Kelompok kerja bersama akan dibentuk dalam tiga pekan. Pembicaraan bilateral khusus soal pemulangan akan dilakuan sepcepatnya.

Dalam pernyataannya, Myanmar menyatakan kesepakatan itu berdasarkan pakta repatriasi antara kedua negara 1992-1993.

Kesepakatan Suu Kyi dan Mahmood diteken saat militer Myanmar, yang masih berpengaruh di pemerintahan, belum sepenuhnya menyepakati rencana repatriasi pengungsi tersebut.

Panglima Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, bahkan menutup kemungkinan negaranya untuk menerima kembali para pengungsi Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh sejak krisis kembali memburuk di Rakhine pada akhir Agustus lalu.

"Tidak mungkin untuk menerima jumlah orang yang diusulkan Bangladesh," kata Hlaing pada pekan lalu.

Sejak krisis yang dipicu bentrokan kelompok bersenjata dan militer pecah pada 25 Agustus lalu, sedikitnya 600 ribu Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh untuk mengungsi. Konflik itu pun diperkirakan telah menewaskan 1.000 orang, terutama Rohingya.

Sejak itu pun Myanmar, khususnya Suu Kyi terus menjadi sorotan dunia internasional. Peraih Nobel Perdamaian itu tak lepas dari serangkaian desakan karena dianggap gagal melindungi Rohingya sebagai warga negaranya sendiri.

Suu Kyi pun didesak agar mau bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan militer terhadap Rohingya.

PBB dan Amerika Serikat pun telah menganggap tragedi kemanusiaan yang mengincar etnis Rohingya itu sebagai upaya pembersihan etnis. Sejumlah pihak bahkan menilai krisis tersebut sudah seharusnya dianggap sebagai kejahatan genosida.

Meski begitu, militer Myanmar hingga kini berkeras membantah tudingan pelanggaran HAM tersebut dan tetap membatasi akses masuk ke pusat konflik di Rakhine.

Kesepakatan itu tercapai menjelang kunjungan Paus Fransiskus ke Bangladesh dan Myanmar. Paus akan berkunjung ke Myanmar pada 27-30 November dan ke Bangladesh 30 November-2 Desember.

Indonesia sejak awal mendorong pertemuan kedua negara untuk mengatasi krisis Rohingya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan perjanjian repatrisi antara Myanmar dan Bangladesh menjadi awal pemulangan para pengungsi.

Menurut Retno, krisis kemanusiaan di Rakhine, Myannmar turut dibahas dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri Asia dan Eropa (ASEM) di Nay Pyi Daw, Myanmar pekan lalu. "Menlu Bangladesh tinggal lebih lama untuk menuntaskan putaran terakhir negosiasi repatriasi," kata Menlu Retno, Kamis.

Di sela-sela pertemuan ASEM, menurut Retno, Aung San Suu Kyi juga mengadakan pertemuan informal dengan 19 negara, termasuk Indonesi, memmbahas masalah yang dialami Myanmar.

Sejumlah negara meminta perkembangan terkini agar dunia internasional bisa memahami kebutuhan atau bantuan seperti apa yang dapat diberikan untuk membantu penyelesaian masalah di Myanmar. (nat)

Let's block ads! (Why?)