Beri Penghormatan untuk Panglima Myanmar, Thailand Dikecam

Jakarta, CNN Indonesia -- Thailand dikritik dan dikecam karena memberi tanda penghormatan kerajaan untuk Panglima Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, di tengah isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis minoritas Rohingya.

The Burma Human Rights Network (BHRN), menganggap Thailand telah melewati batas dengan memberikan gelar kehormatan kepada Hlaing.

Alasannya, Thailand selama ini merupakan salah satu negara yang menampung banyak Rohingya dan etnis minoritas di lainnya yang lari dari persekusi diskriminasi di Myanmar.

"Orang seperti itu [Hlaing] tidak patut menerima penghargaan tinggi seperti itu," tutur Direktur Eksekutif BHRN sebagaimana dikutip Reuters, Senin (19/2).

Menurut situs resmi militer Myanmar, Hlaing diberi gelar Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant dalam upacara di Bangkok, Jumat.

Situs tersebut juga menunjukkan serangkaian foto saat Hlaing menerima penghargaan dan berjabat tangan dengan rekannya, Panglima Jenderal Tarnchaiyan Srisuwan.

Juru bicara militer Thailand, Letnan Jenderal Nothapol Boonngam, mengatakan pihaknya memang kerap memberi penghormatan kepada panglima militer negara lain yang dianggap mendukung angkatan bersenjata negaranya.

Nothapol juga menekankan bahwa pemberian gelar tersebut tidak ada kaitannya dengan isu HAM.

"Dan dia [Hlaing] mendapat kehormatan karena hubungan militer kedua negara. Kami saling mendukung misi masing-masing dan bertukar kunjungan. Angkatan bersenjata kedua negara juga memiliki banyak kegiatan bersama," ucap Nothapol kepada Reuters.

"Ini adalah isu terpisah dari isu hak asasi manusia," lanjutnya.

Myanmar menjadi sorotan dunia menyusul krisis kemanusiaan yang kembali memburuk di Rakhine sejak akhir Agustus lalu.

Krisis yang dipicu bentrokan antara militer dan kelompok bersenjata itu memaksa sedikitnya 700 ribu Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh. Tragedi itu pun disebut telah menewaskan 1.000 orang, sebagian besar Rohingya.

Sampai saat ini, Myanmar juga masih menutup akses Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi kemanusiaan lainnya untuk memverifikasi laporan dugaan pelanggaran HAM yang sistematis tersebut.

(aal)

Let's block ads! (Why?)