PM Thailand Janjikan Pemilu Paling Lambat Februari 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri ThailandPrayuth Chan-ocha menyatakan pemilihan umum yang sebelumnya dijanjikan pada November akan dilaksanakan "tidak lebih dari" Februari 2019, Selasa (27/2). Penundaan terakhir membuat marah para pengeritik pemerintah.

Junta telah menjanjikan serta menunda beberapa kali pemilihan sejak kudetanya pada 2014 yang menggulingkan pemerintah sipil. Tanggal terbaru yang ditetapkan pada November kembali mundur disebabkan oleh perubahan undang-undang pemilihan bulan lalu.

Prayuth ditekan dalam dan luar negeri untuk kembali ke pemerintahan sipil. Dia memberi tahu reporter di Bangkok, "Sekarang saya akan memberi jawaban dengan jelas, pemilihan akan dilaksanakan tidak lebih dari Februari 2019," kata Prayuth seperti dilaporkan Reuters.

Dalam beberapa minggu terakhir, ratusan orang datang ke Bangkok untuk mendesak pemerintah militer agar tidak kembali menunda pemilihan. Ini adalah salah satu unjuk rasa anti-juta terbesar yang pernah ada.

Phongthep Thepkanjana mengatakan pengunduran tanggal pemilihan terakhir menghancurkan kepercayaan masyarakat kepada kerangka waktu yang ditetapkan Prayuth. Phongthep adalah mantan wakil perdana menteri dan anggota senior partai oposisi Pheu Thai yang mewakili keluarga Shinawatra.

Thailand secara luas terbagi menjadi dua. Satu sisi mendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawarta dan saudara perempuannya Yingluck yang pemerintahannya terhapus dalam kudeta 2014. Sisi lainnya adalah pendukung elite Bangkok.

"Menurut saya banyak warga Thailand seperti saya yang tidak begitu memikirkan apa yang dikatakan perdana menteri sekarang," kata Phongthep.

"Pengunduran ini menunjukkan bahwa mereka yang berkuasa sekarang sadar mereka tidak akan berkuasa lagi saat diadakannya pemilihan. Karena itu mereka ingin mengundurnya."

Thitinan Pongsudhirak, profesor ilmu politik di Universitas Chulalangkorn Bangkok mengatakan bahwa janji baru itu tidak memiliki kredibilitas. "Karena Parayuth sudah mengundur tanggal pemilihan setidaknya empat kali, janji baru ini sama sekali tidak kredibel," kata Pongsudhirak.

Namun menurut wakil pemimpin dari lawan Partai Demokrat, Ongart Klampaiboon, pengumuman ini memberi para investor kejelasan atas masa depan politik Thailand.

"Ini akan memciptakan kepercayaan diri penduduk negeri, juga investor asing dan pebisnis yang butuh memperhitungkan keadaan politik dalam rencana mereka," kata Klampaiboon seperti dilaporkan Reuters.

Pada Januari, parlemen memutusan untuk memperpanjang 90 hari untuk membentuk undang-undang pemilihan yang baru. Proposal ini menjabarkan hukum untuk pemilihan majelis rendah dan adalah salah satu yang berpengaruh sebelum terjadinya pemilihan.

Kritikus berpendapat Prayuth ingin menunda pemilihan untuk memastikan militer mendapatkan peran penting dalam kehidupan politik.

Dia telah mengisyaratkan keinginannya untuk tetap memegang kendali setelah pemilihan. Ini mungkin saja terjadi dibawah konstitusi dukungan junta yang memperbolehkan "orang luar" untuk ditunjuk sebagai perdana menteri.

"Jika Prayuth ingin turun dengan damai, itu harus terjadi November ini, bukan tanggal lain," kata Rangsiman Rome, pemimpin Democracy Restoration Group (DRG) yang mengorganisir unjuk rasa akhir pekan.

Prayuth memimpin kudeta Mei 2014 setelah protes penurunan pemerintahan Yingluck yang berlangsung berbulan-bulan. Yingluck dan kakaknya Thaksin tinggal di pengasingan setelah kabur dari hukuman penjara atas kasus korupsi terpisah.

[Gambas:Video CNN]

(nat)

Let's block ads! (Why?)