Sistem Hukum Jadi Kendala Perundingan Ektradisi ASEAN

Jakarta, CNN Indonesia -- Negara-negara anggota ASEANtengah menggodok model perjanjian ekstradisidi kawasan. Namun, Kementerian Luar Negeri RI menyebut kesepakatan itu masih terkendala perbedaan sistem hukum masing-masing.

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Damos Dumoli Agusman, mengatakan kesepuluh negara ASEAN masih terus berupaya menyelaraskan kepentingan dan sistem hukum masing-masing demi menghasilkan suatu model perjanjian yang bisa diterima semua anggota.

"Hambatannya saat ini ya pasti masalah sistem hukum yang berbeda-beda. Sistem hukum berbeda, maka konsep yang diajukan negara-negara juga pasti berbeda. Hal ini yang saat ini harus dan masih kami harmonisasikan," kata Damos saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (20/2).

Damos mengatakan percepatan penyelesaian perjanjian ekstradisi ASEAN merupakan salah satu fokus politik luar negeri Indonesia saat ini.

Hal tersebut, kata dia, sesuai dengan pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi awal Januari lalu, yang menggarisbawahi perjanjian ekstradisi ASEAN bisa jadi salah satu upaya menanggulangi peningkatan kejahatan lintas batas.

Damos mengatakan sebagian besar model traktat telah dirampungkan pada akhir Januari lalu dan diharapkan bisa difinalisasi pada pertemuan kelompok kerja Maret mendatang di Bangkok, Thailand.

"[Negosiasi] kan masih berlangsung. Model traktatnya sedang menunggu kesepakatan. Sejauh ini semua negara ASEAN setuju untuk membuat model traktat ini," ujar Damos.

Meski begitu, Damos mengatakan tidak ada kerangka waktu pasti untuk merampungkan perjanjian ini. Setelah menyepakati model perjanjian, perundingan akan mulai masuk ke tahap perumusan draf dan isi perjanjian.

Instrumen ekstradisi ini dianggap penting karena bisa menjadi jembatan penguatan kerja sama hukum antara sesama anggota ASEAN, terutama dalam kejahatan lintas-batas seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, terorisme, hingga pencucian orang dan korupsi.

Damos mengatakan sejauh ini Indonesia telah memiliki berbagai perjanjian ekstradisi dengan negara asing seperti Hong Kong, Korea Selatan, Papua Nugini, China, Australia, dan beberapa negara ASEAN yakni Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Namun, seluruh kesepakatan ekstradisi itu masih dalam konteks perjanjian bilateral, bukan regional.

"Indonesia punya cukup banyak perjanjian ekstradisi dengan negara asing dan kami terus coba perluas ke negara lain yang menurut kami memiliki banyak kepentingannya dengan Indonesia, tidak sembarangan," kata Damos.

(aal)

Let's block ads! (Why?)