Kisruh Data Facebook, ASEAN Jajaki Kerja Sama Keamanan Siber

Jakarta, CNN Indonesia -- Sepuluh negara anggota Aspsiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) berencana menjajaki kerja sama keamanan siber menyusul semakin maraknya kejahatan di dunia maya. Mulai dari pencurian data pribadi di media sosialhingga penggunaan data personal pengguna oleh pihak ketiga secara ilegal.

Menurut Direktur Kerja Sama Politik dan Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Mochamad Chandra Widya Yudha, rencana kerja sama itu akan menjadi salah satu fokus dalam pertemuan para pemimpin negara ASEAN di Singapura 27-28 April mendatang.

Pertemuan itu akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

"ASEAN Leaders Statement on Cyber Security Cooperation merupakan salah satu dokumen yang akan dihasilkan dalam KTT nanti. Ini merupakan upaya ASEAN untuk memperluas kerja sama dalam bidang keamanan siber. Sifatnya baru norma dan prinsip jadi masih sangat awal," kata Chandra dalam jumpa pers di Kemlu RI, Jumat (20/4).

Chandra mengatakan kerja sama keamanan siber ini mencakup peningkatan kapasitas serta pengembangan kebijakan dan norma regional. Ke depan, paparnya, ASEAN memiliki aturan keamanan siber demi memastikan penggunaan dunia siber secara bertanggung jawab oleh negara anggota.

Dalam pertemuan itu, Chandra juga mengatakan Indonesia akan menekankan pentingnya memperkuat perlindungan data pribadi pengguna media sosial di Asia Tenggara dalam kerja sama itu.

Hal itu dilakukan menyusul bocornya 87 juta data pengguna Facebook dan digunakan oleh pihak ketiha untuk berbagai kepentingan. Sebanyak 1.096.666 data yang bocor diantaranya adalah milik pengguna Facebook di Indonesia.

"Terkait insiden Facebook, Indonesia pun memasukan elemen pentingnya perlindungan data pribadi dalam lingkup kerja sama keamanan siber ini," ujar Chandra.

"Namun, kerangka kerja sama ini tidak terbatas hanya pada perlidungan data saja, tapi semua isu yang menyangkut keamanan siber. ASEAN Leaders Statement on Cyber Security akan menjadi salah satu dokumen pokok kami untuk mengembangkan lebih lanjut kerja sama keamanan siber di kawasan," lanjutnya.

Laporan perusahaan konsultasi global A.T Kearney menyingkap bahwa negara ASEAN perlu meningkatkan pengeluaran bagi pengamanan siber demi mengantisipasi ancaman digital.

Dilansir CNBC, sedikitnya 1.000 perusahaan di Asia Tenggara berisiko kehilangan US$750 miliar dalam kapitalisasi pasar akibat ancaman siber, seperti kebocoran data dan peretasan.

Sengketa di Laut China Selatan

Selain kerja sama siber, Chandra menekankan percepatan negosiasi kode etik atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan juga akan menjadi perhatian 10 pemimpin ASEAN.

Meski bukan termasuk negara bersengketa, Chandra memaparkan, Indonesia terus mendorong agar negosiasi CoC bisa segera selesai dan diimplementasikan demi mewujudkan kawasan yang jauh dari risiko konflik.

"Meski bukan negara pengklaim, Indonesia tetap mendorong agar pengelolaan situasi keamanan di Laut China Selatan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan hukum internasional. Perundingan CoC akan terus menjadi fokus dan kami mendorong agar cepat selesai," ujar Chandra.

Chandra mengatakan rangkaian KTT ASEAN akan di awali oleh pertemuan tingkat perwakilan tetap negara anggota pada 25 April, pertemuan tingkat pejabat senior kemlu negara ASEAN pada 26 April, dan pertemuan tingkat Menlu ASEAN pada 27 April.

Dalam KTT tersebut, papar Chandra ada dua dokumen lain yang akan dihasilkan para pemimpin negara anggota yakni Statement for Building Resilience and Innovative ASEAN dan ASEAN Leaders Statement on Smart City Network.

(nat)

Let's block ads! (Why?)