Anwar: Rangkap Jabatan Mahathir Tak Langgar Janji Kampanye

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemimpin de facto koalisi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa keputusan Perdana Menteri Mahathir Mohamad untuk merangkap jabatan sebagai Menteri Pendidikan tak melanggar janji kampanye.

"Saya rasa itu tak melanggar. Menurut pemahaman saya, Perdana Menteri bukan menteri. Perdana Menteri mengatur negara secara umum, begitu pula Wakil PM. Itu bukan menteri," ujar Anwar kepada The Star, Jumat (18/5).

Pernyataan ini dilontarkan setelah publik mempertanyakan janji kampanye koalisi Pakatan Harapan yang tercantum dalam manifesto bertajuk Buku Harapan.

Dalam buku tersebut ada 60 janji yang dipaparkan. Pada janji nomor 12 terdapat kutipan, "Perdana Menteri tidak akan memegang jabatan menteri lain, terutama jabatan Menteri Keuangan."
Serentetan pertanyaan publik ini tersebar di berbagai jejaring sosial setelah Mahathir mengumumkan bahwa ia akan memegang jabatan Menteri Pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Mahathir juga mengumumkan bahwa wakilnya, Wan Azizah Wan Ismail, juga akan menjabat sebagai Menteri urusan Perempuan dan Kesejahteraan.

Hingga saat ini, Mahathir sudah menunjuk lima menteri dari 13 pos yang direncanakan, yaitu Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan, Muhyiddin Yassin sebagai Menteri Dalam Negeri, dan Mohammad Sabtu sebagai Menteri Pertahanan.

Mahathir berharap dapat mengisi pos yang masih kosong sehingga kabinetnya dapat dilantik pada awal pekan depan.

"Kami mencoba agar 13 menteri ini disumpah pada Senin jika Istana setuju," ujar Mahathir, sebagaimana dikutip Channel NewsAsia.

Jumlah menteri ini sesuai dengan janji kampanye Pakatan Harapan yang bertekad mengurangi jumlah jajaran kabinet Malaysia selama ini karena dianggap terlalu besar. Pakatan Harapan memenangkan pemilu Malaysia, dan menjadikan Mahathir Mohamad perdana menteri pertama dari kalangan oposisi. (has)

Let's block ads! (Why?)