Eks Pemimpin UMNO Laporkan Najib ke FBI Terkait 1MDB

Jakarta, CNN Indonesia -- Eks pemimpin partai UMNO, Khairuddin Abu Hassan, melaporkan mantan Perdana Menteri Najib Razak terkait skandal lembaga investasi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) kepada Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI).

Dalam pernyataan pada Senin (21/5), mantan pimpinan kepala divisi UMNO Batu Kawan itu mengatakan bahwa ia telah mengajukan laporan terhadap "Najib dan kaki tangannya" pada 12 Mei di markas FBI di New York.

"Di kantor FBI di New York, saya juga menulis surat ke Presiden AS untuk menginformasikan penyelewengan Najib karena dia menyalahgunakan keuangan negara dan duit rakyat Malaysia," tulis Khairuddin melalui pernyataan yang dikutip The Straits Times.

Khairuddin sendiri sudah lama berencana mengajukan laporan tersebut kepada FBI, tepatnya sejak 2015, sebelum ia ditangkap di bawah Undang-undang Pelanggaran Keamanan dan dilarang ke luar negeri.
Ia kemudian dibui selama dua bulan. Namun kemudian, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Khairuddin dan pengacaranya, Matthias Chang, tak dapat diadili di bawah undang-undang tersebut.

Setelah itu, Khairuddin pun mengajukan laporan ke kepolisian Sydney pada 26 Februari lalu terhadap Bank ANZ karena tidak menginformasikan aparat Malaysia dan membiarkan uang senilai 2,6 triliun ringgit mengalir dari rekening pribadi Najib ke Singapura.

Selama ini, sejumlah pihak menggelar penyelidikan khusus karena investor global dari 10 negara menduga ada miliaran dolar dijarah melalui 1MDB.

Kasus ini menjadi perhatian luas setelah Wall Street Journal melaporkan bahwa ada aliran dana sebesar US$681 juta dari 1MDB masuk ke rekening pribadi Najib.

Saat menjabat, Najib selalu membantah tudingan ini dengan berkilah bahwa uang tersebut merupakan sumbangan dari anggota keluarga Kerajaan Arab Saudi.

Setelah Najib digulingkan oleh Mahathir dalam pemilu bersejarah pada pekan lalu, pemerintah Malaysia langsung melakukan penyelidikan besar-besaran.

Khairuddin pun mengaku senang pemerintahan baru Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad dapat menanggapi laporannya pada 2014 lalu.

"Di bawah pemerintahan baru Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad, aparat di Malaysia tidak lagi harus menutup kasus penyelidikan skandal keuangan ini," kata Khairuddin, sebagaimana dilansir The Straits Times. (has)

Let's block ads! (Why?)