Trump Minta Negara NATO Tingkatkan Bujet Pertahanan 4 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta seluruh negara anggota NATO meningkatkan anggaran pertahanan hingga 4 persen dari total pendapatan negara, lebih tinggi dari yang disepakati pada 2014 lalu.

Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan Trump ingin melihat sekutu-sekutu AS "berbagi lebih banyak tanggung jawab, setidaknya dengan memenuhi kewajiban yang sudah disepakati."

"Dia menyarankan negara-negara NATO tidak hanya harus memenuhi komitmen mereka untuk menyisihkan 2 persen anggaran untuk pertahanan, tetapi juga meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 4 persen," ucap Sanders kepada wartawan di Brussels dalam rangkaian KTT NATO, Rabu (11/7).

Meski begitu, Sanders mengatakan permintaan itu merupakan gagasan pribadi Trump dan tidak diajukan dalam bentuk proposal resmi dalam KTT tersebut.
Trump telah lama menyindir 28 negara NATO lain yang dianggap tak cukup memenuhi tanggung jawab sebagai anggota, terutama dalam masalah pengeluaran pertahanan.

Presiden ke-45 itu bahkan meminta puluhan sekutunya tersebut untuk membayar ganti rugi pengeluaran yang selama ini dikeluarkan AS untuk NATO.

AS memang menjadi negara dengan anggaran pertahanan paling besar di dunia. Gedung Putih menghabiskan 3,57 persen pendapatan negara untuk memenuhi kebutuhan militernya pada 2017 lalu.

Berdasarkan data NATO, AS tercatat menyumbang US$686 miliar dari total US$957 miliar dana pertahanan yang digunakan negara anggota pada 2017.

Menanggapi tuntutan Trump, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg meyakinkan bahwa seluruh negara anggota terus berupaya mencapai target anggaran terlebih dulu sebelum bisa meningkatkannya lagi.

Dia mengatakan ada tujuh negara anggota yang tahun ini siap memenuhi target 2 persen anggaran pertahanan, yaitu Inggris, Yunani, Latvia, Estonia, Polandia, Lithuania, dan Rumania.

Sementara itu, seorang sumber yang dekat dengan Presiden Emmanuel Macron menganggap Perancis "tak terlalu serius menanggapi tuntutan Trump tersebut."

Macron disebut menganggap permintaan Trump tersebut sebagai retorika lama yang sering digaungkan politikus Partai Republik itu.

"Itu bukan lah permintaan baru," katanya sebagaimana dikutip Reuters. (has)