Rusia Terima Ribuan Pekerja Korea Utara

Jakarta, CNN Indonesia -- Rusia mengizinkan ribuan tenaga kerja baru asal Korea Utara masuk ke negara itu yang berpotensi melanggar sanksi PBB.

Wall Steet Journal dikutip oleh Reuters menyebutkan bahwa lebih dari 10 ribu pekerja Korea Utara mendapatkan izin kerja di Rusia sejak September lalu meski ada larangan dari PBB.

Media ini menyebutkan bahwa langkah Rusia ini berpotensi melanggar sanksi PBB terkait upaya menurunkan aliran uang ke Korea Utara untuk menekan Pyongyang menghentikan program nuklirnya.

Data kementerian tenaga kerja Rusia yang diperoleh oleh Wall Street Journal memperlihatkan bahwa sedikitnya 700 izin kerja diterbitkan untuk pekerja asal Korea Utara pada tahun ini.
Pihak PBB kini sedang menyelidiki kemungkinan pelanggaran sanksi yang berisi sejumlah pengecualian.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Donald Trump bertemu untuk membicarakan langkah perlucutan senjata nuklir Korea Utara. (Anthony Wallace/Pool via Reuters)

Kementerian Luar Negeri Rusia tidak menjawab permintaan tanggapan di luar jam kerja.

"Jelas Rusia harus berupaya lebih. Rusia mengatakan ingin memiliki hubungan lebih baik dengan AS, jadi Moskow harus membuktikan mereka siap bekerja sama dengan kami, bukan berlawanan dengan kami terkait ancaman bagi keamanan semua negara di dunia," ujar seorang juru bicara Kemenlu AS kepada kantor berita Reuters.

"Diperkirakan pekerja Korea Utara di Rusia mengirim uang senilai US$150-UAS$300 juta per tahun ke Pyongyang. Kini saatnya Rusia bertindak. Moskow harus segera sepenuhnya menerapkan sanksi PBB yang telah ditandatangani," kata jubir itu.

Larangan tenaga kerja asing merupakan bagian dari serangkaian sanksi PBB yang bertujuan aliran sumber dana utama bagi rejim Kim Jong Un.

Sebagian besar dana yang diperoleh warga Korea Utara di luar negeri pada akhirnya masuk ke kantung pemerintah.

Kepala badan kemanusiaan PBB Mark Lowcock yang berkunjung ke Pyongyang bulan lalu mengunggah video yang berisi garis besar pengamatannya.

"Salah satu yang kami lihat adalah bukti jelas bahwa negara ini memerlukan bantuan kemanusiaan," ujar Lowcock. (yns)