Kantor Perwakilan Palestina di AS Resmi Ditutup

Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor perwakilan Palestina di Washington resmi ditutup atas permintaan pemerintah Amerika Serikat di bawah komando Presiden Donald Trump, Kamis (13/9).

"Berdasarkan keputusan pemerintahan Trump untuk menutup misi Palestina di Washington, hari ini adalah tenggat waktu bagi kami untuk menghentikan relasi resmi kami dengan rakyat Amerika," ujar kepala misi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Husam Zomlot.

Melalui video yang diunggah di akun Facebook pribadinya itu, Zomlot menyayangkan keputusan pemerintahan Trump yang sebenarnya tidak mengejutkan bagi mereka.

[Gambas:Facebook]

Menurut Zomlot, pemerintahan AS hanya memberikan dua pilihan bagi mereka, yaitu "Kehilangan hubungan dengan pemerintahan [AS] atau kehilangan hak kami sebagai satu negara."

"Presiden, pemimpin, dan rakyat Palestina lebih memilih hak kami, sementara kami sangat sedih dengan keputusan ini," ucap Zomlot dalam video bertajuk Pesan untuk rakyat Amerika yang Hebat itu.

Kantor Perwakilan Palestina di AS Resmi Ditutup

Kementerian Luar Negeri AS memerintahkan penutupan kantor ini untuk menekan Palestina agar segera melanjutkan perundingan damai dengan Israel. (Reuters/Kevin Lamarque)

Namun, Zomlot memastikan bahwa masalah yang ada saat ini hanya dengan pemerintahan Trump, bukan rakyat AS secara keseluruhan.

"Masalahnya hanya pada pemerintahan Trump. Hubungan dan pertemanan antara rakyat Amerika dan Palestina hanya akan tambah kuat," tutur Zomlot.

AFP melaporkan bahwa sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri AS memerintahkan penutupan kantor ini untuk menekan Palestina agar segera melanjutkan perundingan damai dengan Israel.

Tenggat waktu penutupan ini sendiri bertepatan dengan peringatan 25 tahun Perjanjian Oslo, kesepakatan pertama antara Israel dan Palestina untuk mengakhiri konflik mematikan selama puluhan tahun.

Perintah ini dirilis tak lama setelah Palestina mengajukan tuntutan terhadap Israel ke Mahkamah Pidana Internasional terkait kejahatan kemanusiaan.

Sejumlah pemimpin Palestina mengatakan pemerintahan AS di tangan Trump sangat bias dan terus berupaya mengancam mereka menuruti persyaratan sepihak dari Washington dan Tel Aviv.

Keputusan ini pun diambil setelah sejumlah langkah kontroversial AS, mulai dari pembukaan kedutaan besar untuk Israel di Yerusalem, hingga pemangkasan berbagai bantuan bagi Palestina.

Di bawah Trump, pemerintahan AS akhirnya dianggap semakin tak mumpuni menjadi mediator dalam konflik di kawasan, pendekatan yang selama ini diperjuangkan oleh rezim sebelumnya.

Namun, salah satu negosiator AS, Jason Greenblatt, mengatakan bahwa negaranya justru kini sedang mempersiapkan kesepakatan yang hebat antara Israel dan Palestina.

"Tunggu sampai rencana perdamaian itu dirilis dan ketika sudah dirilis, mohon baca dengan seksama dan nilai rencana ini dengan objektif, bukan berdasarkan rumor, spekulasi, laporan berita, tapi berdasarkan isinya," kata Greenblatt.

Juru bicara Kemlu AS, Heather Nauert, kemudian mengatakan bahwa AS belum siap untuk membeberkan rencana tersebut, tapi tetap optimistis.

"Perlu ada perbedaan pendekatan. Selama ini belum ada yang berhasil sehingga kami mencoba pendekatan yang berbeda," ucap Nauert. (has)

Let's block ads! (Why?)