"Saya sangat menyesalkan dan kecewa dengan alasan keputusan AS ini," ujar Komisaris Jenderal UNRWA Pierre Krahenbuhl dalam surat terbuka kepada pengungsi Palestina dan staf badan itu.
"Meski sering ada upaya untuk meminimalkan atau mendelegitimasi pengalaman pengungsi Palestina, faktanya tidak akan berubah: mereka memiliki hak berdasarkan hukum internasional dan mewakili 4,5 juta orang yagn tidak bisa begitu saja dihapus," kata Krahenbuhl.
Surat terbuka itu juga berisi tekadnya untuk meneruskan tugas UNRWA.
Badan ini menyediakan bantuan kepada sekitar lima juta pengungsi Palestina di Yordania, Lebanon, Suriah dan Tepi Barat serta Jalur Gaza.Sebagian besar dari mereka adalah keturunan dari 700 ribu warga Palestina yang mengungsi atau dipaksa keluar dari rumah mereka ketika terjadi perang 1948 saat negara Israel didirikan.
Jumlah pengungsi yang terus bertambah ini disebut pemerintah AS, pendonor terbesar UNRWA, sebagai alasan penghentian pemberian donor dalam keputusan yang diumumkan minggu lalu.
Langkah penghentian dana ini diperkirakan akan berdampak pada upaya warga Palestin aini untuk bisa kembali ke tanah asal mereka yang sekarang bernama Israel.
Pemerintah Israel terus menolak upaya kepulangan warga Palestina karena khawatir warga Yahudi tidak lagi menjadi mayoritas.
Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengkritik UNRWA karena dianggap "terus-menerus menambah jumlah orang yang berhak mendapatkan status keturunan pengungsi". Pernyataan ini sejalan dengan pandangan pemerintah Israel bahwa pengungsi Palestina 1948 tidak bisa menurunkan status itu ke anak cucu mereka.
Tetapi Krahenbuhl mengatakan "krisis pengungsi Palestina yang terus terjadi" bukan satu hal yang unik. Dia mengatakan anak dan cucu pengungsi Afghanistan, Sudah, Somalia, Kongo dan negara lain juga tetap diakui sebagai pengungsi dan dibantu oleh PBB.
Amerika Serikat memberi dana sebesar US$60 juta kepada UNRWA pada Januari, dan menahan US$65 juta dari dana tahunan sebesar US$365 per tahun.
![]() |
Di Lebanon, UNRWA tetap membuka sekolah pengungsi Palestina pada Senin (3/9) sesuai jadwal. Sementara kelas di sekolah-sekolah UNRWA di Tepi Barat dan Jalur Gaza akan dibuka pada Rabu mendatang.
Claudio Cordone, direktur UNRWA di Lebanon, mengatakan bahwa dana yang dimiliki hanya cukup hingga akhi rbulan tetapi badan ini akan terus mencari dana tambahan agar sekolah tetap bisa beroperasi.
Langkah AS terhadap UNRWA ini merupakan keputusan paling baru dari serangkaian kebijakan Israel dan Amerika Serikat yang membuat Palestina marah dan membuat masyarakat internasional khawatir.
Keputusan lain itu antara lain langkah Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember dan memindahakan kedutaan besar AS ke Yerusalem pada Mei.
Kebijakan lain adalah penerapan undang-undang "negara-bangsa" yang mengatur hanya orang Yahudi yang memiliki hak menentukan nasib negara itu. (yns)
Baca Kelanjutan Kepala UNRWA: Pengungsi Palestina Tidak Bisa Dihapus : https://ift.tt/2NIvvfDBagikan Berita Ini
0 Response to "Kepala UNRWA: Pengungsi Palestina Tidak Bisa Dihapus"
Post a Comment