'AS Lebih Mungkin Perang dengan Korut Ketimbang Rusia'

Berbeda dengan rivalitas antara Amerika Serikat dan Rusia, perselisihan antara AS dan Korea Utara disebut lebih rentan tereskalasi menjadi perang.

Kesalahpahaman antara Washington dan Pyongyang mengenai tindakan atau ucapan satu sama lain, menurut sejumlah pengamat, dapat memicu terjadinya konflik skala penuh, meski kedua belah pihak tak menginginkan perang.

Hal ini disebabkan, AS dan Korut tak memiliki banyak opsi atau mekanisme bersama antar kedua negara, yang bisa mencegah konflik terpecah seperti AS dan Rusia.

Washington dan Moskow selama beberapa dekade terakhir memiliki beberapa instrumen untuk mengendalikan konflik militer, seperti sambungan telepon langsung antar Gedung Putih dan Kremlin, hingga fasilitas militer yang memungkinkan keduanya saling memantau dan melacak penyebaran militer dan pengerahan senjata nuklir masing-masing.

Sementara itu, para ahli menyebut, Washington dan Pyongyang tak memiliki isntrumen-instrumen seperti itu, sehingga kian mempersempit langkah dan kesempatan keduanya untuk saling bertukar gagasan demi meredakan ketegangan.

"Kami memiliki beberapa mekanisme ad hoc untuk berkomunikasi dengan Korea Utara, namun itu semua belum terbukti mampu bertahan menghadapi tekanan krisis," tutur Jon Wolfsthal, penasihat non-proliferasi AS era Presiden Barack Obama, Kamis (10/8), dikutip Reuters.

Terlebih, Wolfsthal mengatakan baik AS maupun Korut selama ini tak memiliki hubungan diplomatik. Menurutnya, ini semakin menyulitkan komunikasi antar keduanya karena tak memiliki kedutaan besar di masing-masing negara.

Selama ini kedua negara mempertahankan komunikasi melalui misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Korut, kedutaan besar AS di Beijing, atau kedubes Swedia di Pyongyang yang menjadi pasukan perlindungan AS di negara itu.

Komunikasi langsung AS-Korut pun terbatas hanya pada pertemuan antara perwira militer keduanya di Panmunjom, daerah demlitiarisasi (DMZ) yang menjadi perbatasan antara Korsel dan Korut.

Sebelumnya, Korsel--sekutu AS--juga memiliki saluran telepon langsung kepada pemimpin Korut sebagai salah satu upaya unifikasi. Namun saluran komunikasi itu diputus oleh pemimpin Korut Kim Jong-un pada 2013 lalu, yang hingga kini menolak untuk memulihkannya.

"Komunikasi langsung penting karena Anda tidak dapat menangani krisis seperti ini melalui Twitter dan pernyataan publik," tutur Joseph Ciricione, Presiden Ploughshares Fund, organisasi pemantau aktivitas persenjataan negara.

Pernyataan Ciricione itu menyindir perilaku Presiden Donald Trump yang kerap mengunggah pernyataan dan kritikan melalui akun Twitter-nya.

Cirincione mengatakan, solusi mengatasi krisis AS-Korut ini adalah pertama, harus membentuk komunikasi langsung antara kedua pemerintah mulai dari level presiden-ke-presiden hingga militer-ke-militer.

"Kemudian bagaimana memastikan mekanisme komunikasi ini dapat diandalkan dan aman saat konflik terjadi. Bagaimana kedua belah pihak mampu memverifikasi identitas orang-orang ini? Ini merupakan sesuatu yang terus kita upayakan selama ini," papar Cirincone.

Korut menjadi perhatian AS dan komunitas internasional sejak awal 2017 karena terus mengembangkan rudal dan nuklirnya.

Dua pekan terakhir, saling lontar ancaman antara Washington dan Pyongyang semakin memanas karena aktivitas rudal dan nuklir rezim Kim Jong-un yang terus mengkhawatirkan.

Korut bahkan telah mempertimbangkan secara serius rencananya menyerang Guam, salah satu wilayah AS di Pasifik, dengan rudal sekitar pertengahan Agustus nanti.

Ancaman ini dilayangkan negara paling terisolasi itu setelah Presiden Donald Trump lebih dulu menggertak dengan mengatakan, "Korut akan berhadapan dengan api dan kemarahan AS" jika terus mengancam negaranya.

Trump bahkan disebut tengah mempertimbangkan menggunakan bom nuklir untuk membungkam provokasi Korut tersebut.

(les)

Let's block ads! (Why?)